BAGANSIAPUAPI, 4 SEPTEMBER 2026 — Ada yang ditutup-tutupi di balik anggaran publikasi media senilai Rp850 Juta milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Puluhan wartawan yang datang menuntut kejelasan justru dipersulit dan dihindari oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Kejadiannya berlangsung Kamis lalu. Media mendatangi kantor BPKAD untuk mengajukan pertanyaan paling mendasar: Dari mana asal perhitungan uang sebanyak ini? Siapa saja media penerimanya? Dan dengan kriteria apa mereka dipilih?
Namun jawaban yang diterima sungguh mengecewakan: kabur, tidak ada penanggung jawab yang hadir, serta alasan yang sepele. Pejabat yang dianggap memahami persoalan tersebut, Fauzi Amin, tidak berada di tempat dan hanya beralasan “sedang sibuk” lewat pesan singkat. Bahkan berani mengklaim “sudah ada pemberitaan”, padahal kenyataannya segala sesuatunya tertutup rapat. Perilaku ini jelas bukan cerminan sikap lembaga publik, melainkan sikap yang takut jika kenyataannya terlihat terang benderang.
Anggaran Rp850 juta itu adalah milik rakyat, diambil dari kantong masyarakat melalui APBD. Seharusnya terbuka lebar, jelas perhitungannya, dan adil bagi semua pihak. Mengapa hanya media tertentu yang dilibatkan? Mengapa media lain tidak diberi peluang yang setara? Dan yang paling mencurigakan: Mengapa BPKAD begitu takut berhadapan langsung dengan pers?
Alasan “sudah diberitakan” atau jawaban yang disampaikan lewat perantara sama sekali tidak bernilai dan mustahil dapat diterima. Hal itu justru mempertegas kecurigaan yang meluas: adanya sesuatu yang disembunyikan, serta mekanisme yang berjalan secara sembunyi-sembunyi dan berpotensi merugikan keuangan daerah.
Merespons hal tersebut, Defri Nurizan, Wakil Sekretaris Komunitas Aktivis Muda Indonesia (KAMI) Rokan Hilir, memberikan tanggapan yang tegas:
_”Kami minta BPKAD Rokan Hilir transparan soal anggaran publikasi senilai Rp850 juta. Kerja sama publikasi media yang bagaimana? Media mana saja yang bekerja sama? Kenapa para media di rohil banyak yang tidak menerima? Jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan bersikap lemah takut menghadapi pers. Pertanggungjawabkan amanah jabatan, jangan lepas tangan! Uang rakyat harus terang, bukan kebenarannya disembunyikan. Jika tak berani menjelaskan secara terang-terangan, wajar diduga anggaran ini berjalan tidak sehat. APH wajib mengusut sampai ke akar-akarnya!” — ujar Defri Nurizan.*_
KAMI menuntut agar pintu keterbukaan dibuka secepatnya. Pejabat yang berani memegang amanah uang negara wajib berani berdiri di depan publik dan menjelaskan rinciannya secara langsung. Menghindari pengawasan pers berarti melawan hak rakyat dan melanggar prinsip dasar demokrasi. Jika memang bersih dan jujur, mengapa harus gemetar hanya menghadapi pertanyaan sederhana dari masyarakat?” (RED)
