BUNGKAM & HINDARI TANGGUNG JAWAB: KAMI ROHIL DESAK BUPATI COPOT KADIS DISPERINDAGSAR YANG ALERGI INFORMASI

Berita, Riau, Rokan Hilir16 Dilihat

BAGANSIAPUAPI, 10 SEPTEMBER 2026 – Masyarakat Rokan Hilir makin resah dan kecewa. Persoalan kelangkaan serta lonjakan harga beras Bulog SPHP yang memberatkan warga, justru tertutup rapat kabut bungkam dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sosial (Disperindagsar). Kepala Dinasnya, Fauzi, terbukti berkali-kali menghindar, sulit ditemui di kantor, dan menolak berikan penjelasan setiap kali dimintai keterangan oleh media yang memperjuangkan suara rakyat.

 

Pejabat publik digaji dari uang rakyat untuk melayani dan terbuka, bukan malah bersembunyi dan memelihara ketidaktahuan warga. Sikap Kadis Disperindagsar ini bukan sekadar tidak patut dicontoh—tapi bukti nyata pengabaian tugas pokok dan hak masyarakat atas informasi yang jelas. Warga masih menunggu kejelasan dan solusi nyata, namun yang didapat hanya tembok kebisuan yang tak berkesudahan.

 

Melihat kelakuan yang mencoreng wajah pemerintahan itu, Komunitas Aktivis Muda Indonesia (KAMI) Rokan Hilir melalui Wakil Sekretarisnya, Defri Nurizan, melontarkan serangan tajam dan tuntutan tak bisa ditawar kepada Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam:

 

“Kami menuntut Bapak Bupati segera mencopot pejabat yang alergi terhadap media dan rakyat seperti ini! Bukankah Bapak selalu menggemakan semboyan ‘Perubahan’? Perubahan macam apa yang dimaksud jika diizinkan pejabat bersembunyi, bungkam, dan lari dari tanggung jawab? Apakah ini model perubahan yang dijanjikan?

 

Masyarakat menuntut perubahan yang lebih baik, bersih dan terbuka. Jika Bapak sungguh-sungguh memegang janji itu, tidak ada jalan lain: Copot Kadis Disperindagsar ini sekarang juga! Dia menduduki jabatan namun menutup pintu informasi, melupakan asal-usul gajinya, dan membiarkan rakyat bingung menderita.” tegas Defri dengan nada tajam dan kecewa.

 

KAMI mengingatkan keras: Tidak ada tempat bagi pejabat yang anti-terbuka. Jika tugasnya mengatur pelayanan dan perdagangan namun tutup mulut saat rakyat butuh kebenaran, maka ia benar-benar tidak layak lagi memegang amanah publik.

 

Harapan masyarakat kini tertuju lurus kepada Bupati: Dengar suara keresahan yang makin memuncak ini! Jangan biarkan kebingungan dan ketidakjelasan berlarut-larut. Rakyat berhak mendapat jawaban yang terang dan memuaskan, serta berhak melihat pemimpin yang berani bertindak tegas membuang pejabat yang menutup mata dan telinga dari kenyataan pahit di lapangan. Sikap diam bukanlah solusi, melainkan bukti pembiaran yang menyakitkan hati masyarakat luas.(RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *