ROKAN HILIR – Kekecewaan mendalam dirasakan oleh puluhan wartawan lokal yang bertugas di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Pasalnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rohil, Hafimnur, SE, diduga sengaja kabur lewat pintu belakang kantor demi menghindari pertemuan dengan awak media pada Rabu, (9/9/2026) siang.
Kedatangan para kawan media ini bertujuan untuk menindaklanjuti kejelasan terkait anggaran sebesar Rp 850 juta.
Salah satu perwakilan media, Irzal, menjelaskan bahwa persoalan ini sebenarnya sempat menemui titik terang pada Minggu malam. Saat itu, salah seorang jurnalis mengaku dihubungi oleh mantan Plt Kepala BPKAD Rohil, Sarman Syahroni.
Dalam sambungan telepon tersebut, disepakati bahwa pihak BPKAD bersedia menjumpai awak media pada hari Rabu untuk memberikan klarifikasi.
“Karena sudah ada komitmen dan titik temu pada Minggu malam itu, rencana pengiriman surat undangan resmi ke kawan-kawan yang dijadwalkan hari Senin akhirnya dibatalkan. Kami sepakat menunggu hari Rabu,” ujar Irzal.
Namun, janji tinggal janji. Saat rombongan wartawan mendatangi Kantor BPKAD Rohil pada Rabu siang, pihak keamanan (security) kantor menyatakan bahwa Plt Kepala BPKAD sedang menghadiri rapat virtual (Zoom) bersama kementerian dari pukul 14.00 WIB hingga 17.00 WIB dan tidak dapat diganggu.
Kecurigaan awak media terbukti saat mendapati kabar bahwa Plt Kepala BPKAD justru diduga telah melarikan diri lewat pintu belakang kantor, bahkan sampai meninggalkan mobil dinasnya di lokasi.
Aksi “kucing-kucingan” pejabat publik ini memantik reaksi keras dari berbagai organisasi masyarakat dan lembaga swadaya di Rohil. Mereka menilai tindakan tersebut telah mengangkangi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
TIM investigasi KAMI (komunitas aktivis muda Indonesia) Rohil melalui Andre mengkritik pedas terhadap persoalan ini, ia meminta Bupati bistamam untuk copot jabatannya.
“Kami minta Bapak Bupati H. Bistamam segera mencopot pejabat yang tak bisa dijumpai dan malah lari lewat pintu belakang! Ini bukti jelas ia lari dari tanggung jawabnya. Dia digaji untuk bekerja sesuai tugas, bukan menghindar.
Bukankah Bapak Bupati sangat memegang teguh semboyannya ‘Perubahan’? Jika memang menginginkan perubahan yang lebih baik dan bersih, maka tolong segera copot Plt Kepala BPKAD tersebut. Jangan biarkan Rokan Hilir dibiarkan dihuni pejabat yang berperilaku tak bertanggung jawab seperti ini!” tegas Andre dengan nada tinggi.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berusaha mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak Plt Kepala BPKAD Rohil terkait alasan penundaan pertemuan dan dugaan menghindar tersebut. Di sisi lain, Aparat Penegak Hukum (APH) juga diharapkan dapat segera menelusuri dan menindaklanjuti jika ditemukan adanya indikasi penyimpangan anggaran agar dapat diadili sesuai koridor hukum yang berlaku.
