BAGANSIAPIAPI (ROHIL) – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di Ibu Kota Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) mencapai titik kritis. Situasi ini memicu keresahan massal, lonjakan harga di tingkat pengecer, hingga gelombang kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) di bawah kepemimpinan H. Bistamam dan H. Jhony Charles, S.E., M.B.A.
Kronologi dan Kondisi Lapangan
Sejak beberapa hari terakhir hingga Kamis (26/03), antrean kendaraan terpantau mengular panjang di satu-satunya SPBU yang masih beroperasi di Bagansiapiapi. Masyarakat terpaksa mengantre dari pagi hingga tengah hari demi mendapatkan BBM.
Akibat sulitnya akses di SPBU resmi, harga BBM di tingkat pengecer melonjak drastis. Berdasarkan pantauan, warga bahkan rela membayar jasa titip (jastip) hingga Rp30.000 per botol besar karena keputusasaan mencari bahan bakar di wilayah sendiri.
Kritik Tajam terhadap Pemerintah Daerah
Kondisi ini memicu reaksi keras dari warga di media sosial. Publik menyasar janji-janji politik terkait kemampuan lobi anggaran ke pusat (APBN) yang dianggap berbanding terbalik dengan realita di lapangan. Selain masalah BBM, warga juga mengeluhkan hak-hak ekonomi.
“Paket Lebaran dari Pemerintah Rohil Haji Bistamam dan Jhony Charles
- Gaji TPP/honorer hanya dibayar 1 bulan
- THR tidak dikeluarkan
- BBM yg dikelola oleh Pemda LANGKA
(Rakyat menjerit) Ayo ngaku siapo yg Katonyo bisa menjuluk APBN ke pusat? Mano deh uyang yg bisa menjuluk tu? Iko bukan berita miring pak, Iko berita nyata dan realita,”
Sebuah postingan warga yang viral di media sosial menekankan bahwa kegagalan pengelolaan BBM daerah membuktikan ketidaksiapan manajemen kepemimpinan saat ini.”
Investigasi Aktivis dan Dugaan Penimbunan
Tim Investigasi dari Pengurus Daerah Komunitas Aktivis Muda Indonesia ( PD KAMI ) turut menanggapi krisis ini. Melky, perwakilan tim investigasi, menyatakan adanya ketimpangan antara pernyataan pemerintah dengan kenyataan di pasar.
”Kami mempertanyakan mengapa BBM sangat sulit didapat hingga harga mencapai Rp30.000. Padahal, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar (Disperindag) Rohil, M. Fauzi, S.E., sempat menyatakan di media bahwa stok BBM terkendali. Nyatanya, rakyat menjerit,” Ungkap Melky.
Lebih lanjut, PD KAMI menyoroti adanya indikasi praktik ilegal di balik kelangkaan ini:
- Dugaan Penimbunan: Terdapat indikasi kuat oknum tertentu sengaja menumpuk BBM subsidi dengan cara-cara yang melanggar hukum.
- Desakan Transparansi: Sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pemda wajib menjelaskan hambatan distribusi ini secara transparan kepada publik.
Desakan Aksi Nyata
Masyarakat dan aktivis mendesak Bupati H. Bistamam, Wakil Bupati H. Jhony Charles, S.E., M.B.A., beserta Sekretaris Daerah (Sekda) Rokan Hilir, Fauzi Efrizal, S.Sos., M.Si., untuk segera mengambil langkah konkret. Penegakan hukum terhadap terduga “Mafia Migas” dan normalisasi distribusi menjadi tuntutan utama untuk meredam gejolak sosial di Ibu Kota Rokan Hilir.
Catatan Redaksi
Sesuai dengan amanat UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik, Redaksi pesisirbertuah.com memberikan ruang seluas-luasnya bagi pihak terkait untuk memberikan Hak Jawab maupun Hak Koreksi. Apabila terdapat kekeliruan data atau informasi dalam penulisan ini, pihak redaksi bersedia melakukan perbaikan atau perubahan di sertai bukti yang konkret sebagaimana mestinya demi menjaga keberimbangan berita dan kepentingan publik. Dapat menghubungi nomor kontak Tlpn/Whatsapp di box Redaksi kami.
