ROKAN HILIR – Insan pers di Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, menggelar pertemuan untuk membahas kemitraan publikasi dengan pemerintah daerah. Pertemuan berlangsung Selasa (22/9/2026) dan dihadiri sejumlah pimpinan organisasi wartawan serta perwakilan media lokal.
Media Lokal Minta Perhatian Setara
Ketua Forum Wartawan (FOWA) Rohil, Dahrin S.Sos, menegaskan media lokal membutuhkan keberanian, kebersamaan, dan kekompakan untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Ia mengenang masa pemerintahan Bupati Annas Maamun dan Suyatno sebagai periode ketika media lokal berkembang baik. Dahrin berharap pemerintah daerah kembali memberi perhatian serupa kepada insan pers.
”Untuk kepentingan media bersama, yang paling penting ada keberanian, kebersamaan dan kekompakan,” ujar Dahrin.
Ketua Ikatan Media Online (IMO) Rohil, Heriandi Bustam SH, mengkritik pola kemitraan publikasi yang dinilai belum merata. Ia meminta pemerintah daerah dan DPRD Rohil memperluas perhatian ke seluruh media lokal, bukan hanya sebagian.
”Jangan cuma hanya diperhatikan beberapa media saja. Media lokal juga harus ikut diperhatikan,” tegas Heriandi.
Rencana Bawa Persoalan ke DPRD
Heriandi mengatakan IMO Rohil akan mendorong Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi B DPRD Rohil. Ia juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait hadir dalam rapat tersebut agar pembahasan berlangsung terbuka dan menyeluruh. Langkah ini bertujuan membawa persoalan kemitraan media ke forum resmi, bukan sekadar pembicaraan antarpelaku media.
SMSI: Kemitraan Dukung Penyebaran Informasi Pembangunan
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Rohil, Masrul Gusti, menilai kemitraan media dengan Pemkab dan DPRD berperan penting dalam mendukung penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat. Ia berharap media lokal mendapat ruang kemitraan memadai untuk menyampaikan program-program pembangunan daerah.
Pertemuan tersebut menegaskan harapan kalangan media lokal agar hubungan dengan pemerintah daerah dan DPRD dibangun lewat komunikasi terbuka, profesional, dan berkeadilan. Para insan pers menginginkan persoalan kemitraan publikasi dibahas melalui mekanisme kelembagaan resmi, sehingga pola kerja sama publikasi antara pemerintah dan media di Rohil menjadi lebih jelas.
